Batam– Aktivitas pengiriman berbagai jenis barang melalui pelabuhan rakyat yang dikenal sebagai pelabuhan tikus di kawasan Tanjung Riau, Kota Batam, kembali menjadi sorotan. Jalur tersebut diduga dimanfaatkan untuk mendistribusikan beragam komoditas ke luar Batam, mulai dari beras, gula, minuman mengandung alkohol (mikol), paket jasa titipan (jastip), hingga rokok ilegal. Minggu (27/9/2026)
Dugaan pengiriman rokok ilegal melalui jalur tersebut menambah serius persoalan pengawasan arus barang di kawasan pesisir Batam. Pasalnya, peredaran rokok ilegal berpotensi berkaitan dengan pelanggaran ketentuan cukai, sementara pengiriman barang impor juga harus memenuhi ketentuan kepabeanan yang berlaku.
Informasi yang dihimpun di lapangan menyebutkan, sejumlah komoditas tersebut diduga rutin dikirim melalui pelabuhan rakyat di Tanjung Riau. Namun, legalitas barang, kelengkapan dokumen, serta mekanisme pengawasan terhadap aktivitas pengiriman itu masih perlu ditelusuri dan dikonfirmasi kepada instansi berwenang.
Dugaan pengiriman rokok ilegal menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian serius. Rokok yang tidak memenuhi ketentuan cukai, termasuk rokok tanpa pita cukai atau yang menggunakan pita cukai tidak sesuai ketentuan, dapat menimbulkan kerugian penerimaan negara dan merugikan pelaku usaha yang menjalankan kewajibannya secara sah.
Penelusuran juga perlu memastikan apakah barang tersebut hanya melintasi kawasan pelabuhan atau terdapat aktivitas penyimpanan dan distribusi dalam skala tertentu.
Persoalan ini tidak cukup diselesaikan dengan pemeriksaan terhadap barang yang ditemukan di lapangan. Jika terdapat indikasi pengiriman berulang, penelusuran terhadap jaringan pemasok dan penerima menjadi penting untuk mengungkap rantai distribusi secara menyeluruh.
Jangan sampai jalur pelabuhan rakyat justru dimanfaatkan sebagai celah untuk mengedarkan rokok ilegal dan menghindari kewajiban cukai.
Selain rokok ilegal, pengiriman beras, gula, minuman beralkohol, dan paket jastip juga memunculkan pertanyaan mengenai asal-usul serta legalitas barang.
Jika sebagian komoditas tersebut merupakan produk impor, dokumen pemasukan, status kepabeanan, dan ketentuan pengeluarannya dari Batam perlu diperiksa.
Sementara itu, untuk minuman beralkohol dan komoditas lainnya, pemeriksaan perlu disesuaikan dengan ketentuan perizinan, distribusi, serta dokumen yang diwajibkan.
Otoritas terkait harus memastikan apakah seluruh pengiriman telah memenuhi prosedur atau terdapat indikasi pemanfaatan jalur tidak resmi untuk menghindari ketentuan yang berlaku.
Keberadaan pelabuhan rakyat bukan dengan sendirinya merupakan pelanggaran. Namun, apabila jalur tersebut digunakan untuk mengirim barang tanpa memenuhi kewajiban hukum, persoalannya harus ditangani secara serius.
Pengawasan terhadap jalur distribusi barang tidak boleh hanya bersifat formalitas, terlebih apabila terdapat informasi mengenai pengiriman berulang dengan jenis komoditas yang beragam.
Batam merupakan kawasan strategis dengan aktivitas perdagangan dan distribusi barang yang tinggi. Karena itu, pengawasan terhadap arus barang, termasuk melalui pelabuhan rakyat, menjadi bagian penting dalam menjaga kepatuhan hukum dan penerimaan negara.
